JAKARTA: Metro TV dan Media Indonesia mengeluarkan somasi kepada Dipo Alam melalui kuasa hukumnya Otto Cornelis Kaligis terkait pernyataan Sekretaris Kabinet RI tersebut yang dianggap merugikan dunia pers.
Surat somasi tersebut diserahkan pada hari ini, tanggal 23 Februari pukul 15.00 di Kantor O.C. Kaligis Jalan Majapahit, Jakarta.
Dalam surat somasinya, pihak Metro TV dan Media Indonesia meminta agar Dipo Alam mengakui kesalahannya yang telah membungkam pers dan menutup informasi dan segera mencabut pernyataannya yang mengekang pers dan menutup informasi kepada publik.
"Agar Saudara (Dipo Alam) meminta maaf kepada masyarakat secara luas, bukan hanya di tiga media (Metro TV, Media Indonesia, TV One). Apabila dalam 3 x 24 jam atau selambat-lambatnya pada pukul 12.00 tanggal 26 Februari 2011 Saudara (Dipo Alam) tidak mengindahkan maka kami akan segera melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar OC Kaligis selaku kuasa hukum kedua media massa itu.
Somasi ini dikeluarkan, menurut OC, karena Dipo Alam dianggap melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, Pasal 51 dan Pasal 52 UU RI No. 14 Taun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
Pemimpin Redaksi Metro TV, Elman Saragis mengatakan bahwa somasi yang dikeluarkan oleh pihaknya bukan semata-mata terkait kerugian material yang diderita, melainkan tentang kemunduran demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
"Ini pembelajaran agar pejabat publik tidak berbicara secara sembarang. Kalau suata media mudah untuk diperlakukan seperti itu, maka tidak memungkinkan akan ada media lain yang diperlakukan serupa," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku tidak takut dengan somasi yang dikeluarkan dua media tersebut kepada dirinya.
"Saya tidak pernah menyesal dan berkecil hati dengan kritik saya itu karena yang saya gunakan hak koreksi saya," ujarnya dihadapan anggota Komisi II di Gedung DPR RI, hari ini.
Baginya, segala pernyataan yang dia sampaikan semata-mata hanya kritik untuk mendidik media.
"Kita harus kontrol, mereka tidak boleh didiamkan karena dalam alam demokrasi semau layak dikiritk temasuk media."
Padaa 21 Februari, Dipo Alam mengeluarkan pernyataan: "Pokoknya, saya katakan, kalau mereka (media) tiap menit menjelekkan terus, tidak usah pasang (iklan). Saya akan hadapi itu. Toh, yang punya uang itu pemerintah. Enggak usah pasang iklan di situ dan juga sekarang orang yang diinterview dalam prime-time tidak usah datang."
sumber : bisnis.com
