Hal ini ditegaskan Bendahara Umum PB PMII, Muhammad Afifuddin. "Kalau orang beda menafsirkan agama harus dipaksa ganti agama, ini menurut saya kesalahan berfikir. Negara mestinya menjadi payung teduh bagi seluruh warganya dalam menjalankan ibadah. Tidak boleh dipaksa jadi agama baru," tegas Afifuddin kepada INILAH.COM, Selasa (8/1/2011).
Menurut peneliti utama JPPR ini, kelompok Ahmadiyah juga warga bangsa yang punya tafsir sendiri tentang Islam. "Mereka adalah warga bangsa. Perbedaan tafsir agama tidak lantas membuat kita menyuruh mereka pindah agama," tegasnya.
Afifuddin menyerukan agar didahulukan dialog dalam menyelesaikan persoalan Ahmadiyah. "Yang paling penting kita tidak boleh melakukan kekerasan atas dasar apapun, apalagi alasan agama," katanya.
Hal senada dikemukakan Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding. Ia mengusulkan agar dicari format dialog yang efektif. "Kita harus mencari format dialog yang efektif dan tidak boleh ada kekerasan atas nama apapun," ujar Karding di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/1/2011).
Karding meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri untuk dikaji ulang. Sebab, keputusan itulah yang selama ini jadi sumber konflik. "Kaji ulang SKB 3 Menteri itu."
Ahmadiyah menjadi agama baru?
0 comments:
Posting Komentar